Biro Umum

Karo Umum Hadiri Bimtek Keluarga Berintegritas

Mamuju – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Anshar Malle beserta Nyonya menghadiri Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, bertempat di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu, 1 November 2023

Dengan mengusung tema “Menjaga Integritas Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Malaqbi dan Menegakkan Prinsip Mellete Diatonganan untuk Sulbar Maju Terus”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI bekerja sama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Hadir dalam Bimtek, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-RI Wawan Wardiana, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arief Fakrulloh, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Kajati Sulbar Muhammad Naim, Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD beserta Istri.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-RI Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa Pencegahan korupsi harus dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar dalam pemerintahan. Seluruh perangkat daerah OPD lingkup Pemprov Sulawesi Barat harus membangun integritas agar tidak melakukan tidak pidana korupsi.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini kejahatan korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, jika dibandingkan dengan kejahatan yang lainya.

“Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa sebab yang melakukan korupsi satu orang tetapi yang dirugikan bisa sampai ribuan orang,”kata Wawan.

Selain itu, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, namun biasanya masyarakat tidak sadar sebagai korban korupsi sehingga perlu kesadaran dengan memberikan pemahaman.

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa apalagi menghadirkan istri dan suami masing-masing OPD.

Ia mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif tim dari KPK dalam hal pelaksanaaan Bimbingan Teknis Kelurga Berintegritas di Provinsi Sulbar.

“Kami di daerah berharap secara nasional atau dianggarkan secara khusus untuk diikutkan dan ini sangat berdampak kedepannya,” ucapnya.

Menurutnya, perlu pengawasan khusus dalam APBD Sulbar, mulai dari belanja dan pendapatan. Apalagi saat ini Sulbar masih dibawah rata-rata nasional. Ia menekankan agar dalam mengelola anggaran OPD dan seluruh kabupaten dapat lebih berhati-hati.